 PERATURAN MENTERI

  1. PERMENPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis PK, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
  2. PERMENPANRB Nomor 12 TAHUN 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
  3. PERMENPANRB Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional
  4. PERMENPAN RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
  5. PERMENPAN Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah
  7. Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor PER-3-PK-2020 tentang Panduan Reviu Laporan Realisasi Dana dan Capaian Keluaran Kegiatan DAK Fisik
  8. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-211KJF2010 tentang Standar Kompetesi Auditor
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan pemerintah Di Daerah
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130_PMK.07_2019 tentang Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik
  11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomo 220 Tahun 2008 tentang Fungsional Auditor da Angka Kreditnya
  12. 12.Permendagri 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021
  13. Permendagri No 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022
  14. Permenpan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas
  15. PERMENPAN NOMOR 37 TAHUN 2012 Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan
  16. PERMENPAN NOMOR 52 TAHUN 2014 Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah
  17. Permenpan RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
  18. Permenpan RB Nomor 36 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah